Peristiwa Dibalik Tanggal 14 MEI 2014

Assalamualaikum..

 Bertepatan pada hari ini 14 Mei 2014,Berhubungan hari ini hari lahir Ane juga,dan bertepatan ane lagi ON jadi ane sempatin dah mosting artikel.Artikel ane berjudul Peristiwa dibalik tanggal 14 Mei.
 Langsung aja simak informasi nye...

Mulanya, 4 Perwira Polisi Hilang Misterius 
Bulan Mei 1998, sejarah dunia mencatat gejolak di Indonesia. Gejolak yang berujung pada jatuhnya Presiden Soeharto. Aksi kerusuhan massa, penjarahan, dan pemerkosaan juga berlangsung dengan brutal. Reformasi terus bergulir, namun pemicu kerusuhan yang sebenarnya masih bersembunyi di balik debu. Laporan investigasi Susan Berfield dan Dewi Loveard dari Asiaweek mengungkap, kerusuhan itu memang ada yang mendalangi. Keduanya menyimpulkan, kerusuhan itu adalah hasil sebuah aksi yang terencana rapi. Berikut intisarinya. 
‘’SEPULUH hari yang mengoyak Indonesia.’’ Begitu majalah berita terkemuka di Asia itu menyebut huru-hara yang menimpa Indonesia selama Mei lalu. Kisah ini dimulai bergeraknya jarum jam pada 12 Mei. Jarum jam itu berhenti ketika 4 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, ditembak mati oleh oknum aparat keamanan.
Dalam tempo 24 jam, insiden penembakan itu membakar amarah massa. Di tengah situasi itu pula, sebuah program anti-Cina dilancarkan. Api pun melahap Jakarta. Warga keturunan Cina berlarian meninggalkan ibu kota. Jakarta tidak ubahnya sebuah ‘’zona perang.’’ Ujung-ujungnya, Presiden Soeharto pun dipaksa mundur. Tetapi, arah nasib bangsa ini pun belum jelas. 
Sampai detik terjadinya kerusuhan –batu merajam bangunan mewah dan api melahap mobil-mobil–, rakyat semula banyak mengira itu sebuah spontanitas massa. Massa yang marah terhadap penguasa yang terlalu lama memerintah. Tetapi, apakah bangsa ini sudah sedemikian brutal? 
Sejarah Indonesia memang beberapa kali mencatat noda hitam aksi kekerasan. Namun, siapa penggeraknya, hampir tidak pernah diidentifikasi secara jelas. Itulah sosok-sosok ‘’pemimpin bayangan’’. Siapa mereka, tidak seorang pun berani membuka mulut. Sebab, mereka adalah orang-orang superkuat, yang hukum pun seolah anti menjamahnya. 
Kali ini, insiden Trisakti itu memberikan gambaran riil. Dua orang oknum polisi diajukan ke pengadilan militer sebagai pesakitan. Tetapi, benarkah mereka pelakunya? Jujur saja, sebagian rakyat Indonesia percaya bahwa para terdakwa itu hanya ‘’kambing hitam’’. Pengadilan militer itu hanya bagian sebuah upaya melindungi kepentingan militer yang lebih besar. 
Hasil investigasi sebulan penuh Asiaweek –termasuk wawancara dengan beberapa perwira militer, pengacara, aktivis hak asasi manusia (HAM), para korban, dan saksi mata– menyimpulkan, penembakan Trisakti, kerusuhan, penjarahan, dan aksi pemerkosaan terhadap para wanita Cina itu benar-benar sudah direncanakan. 
Di antara bukti yang didapat selama investigasi itu adalah hilangnya empat perwira polisi lengkap dengan seragamnya beberapa hari sebelum penembakan itu terjadi. Lagi pula, peluru yang diambil dari tubuh korban Trisakti itu bukanlah peluru resmi milik kepolisian. 
Belum cukup di situ. Bukti lain menyatakan bahwa dua orang lelaki, yang kini dalam persembunyian, mengakui bahwa mereka sengaja direkrut untuk memancing kerusuhan. Bahkan, sumber-sumber militer mengatakan bahwa untuk kali pertama mereka berhasil menyadap arus komunikasi beberapa markas AD di Jakarta dengan kelompok-kelompok provokator pada 14 Mei lalu. 
Pertanyaannya, bila kerusuhan itu sengaja digerakkan, tentu pasti ada dalangnya. Identitas si dalang ini memang tidak pernah gamblang. Namun, salah seorang yang disebut-sebut terkait dengan serangkaian aksi kerusuhan itu adalah menantu Soeharto, Letjen TNI Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat Pangkostrad. Bahkan, beberapa kalangan menilai, keterlibatan Prabowo itu sudah kelewat jelas. 
Namun, Fadli Zon –aktivis muslim yang dekat dengan Prabowo– menilai, sang letjen itu hanyalah korban ‘’pembunuhan karakter’’. Beberapa hari setelah kerusuhan itu, Prabowo menyangkal terlibat dalam kerusuhan itu. Lewat perantaranya, Juni lalu dia menyatakan siap diwawancarai Asiaweek. Tetapi, sampai kini janji wawancara itu tidak pernah terwujud. 
Mengapa harus Prabowo? Banyak alasan yang mendukung tudingan itu. Prabowo sudah luas dikenal sebagai sosok ambisius. Dia memiliki berbagai sarana untuk menyulut kerusuhan itu. Dengan posisinya, dia juga mampu memerintahkan beberapa pemuda yang tak berdaya melawan perintah, termasuk beberapa oknum dari organisasi paramiliter yang dikenal jago menyulut kerusuhan. 
Para preman, gangster, oknum paramiliter, dan beberapa perkumpulan pemuda melaksanakan saja apa yang dia perintahkan. Beberapa di antaranya, seperti Pemuda Pancasila, memang sudah mapan. Sumber-sumber militer mencurigai bahwa keterlibatan organisasi lain dalam kerusuhan di Jakarta itu tidak lebih dari sebuah jaringan lokal yang dikepalai para preman yang direkrut dari berbagai provinsi untuk mengacau ibu kota. 
‘’Prabowo terobsesi keyakinannya bahwa satu-satunya cara bisa memerintah Indonesia adalah dengan tipu muslihat militer. Dengan cara itu, dia yakin bisa meraih kekuasaan seperti mertuanya meraih kekuasaan dari Soekarno,’’ ujar salah seorang perwira militer senior. 
Dia menjelaskan, Prabowo sengaja menciptakan kerusuhan itu dengan harapan rivalnya, (saat itu) KSAD Jenderal TNI Wiranto, tidak mampu memulihkan keadaan. Harapan Prabowo adalah Soeharto, yang ketika kerusuhan terjadi berada di Mesir, memberlakukan undang-undang darurat. Sebagai panglima Kostrad, satuan inti siap tempur, Prabowo sangat yakin dialah yang bisa mengendalikan situasi. Inilah teorinya. 
Teori lain mengatakan, Prabowo sengaja menciptakan kerusuhan itu untuk menarik simpati Soeharto bahwa Prabowo mampu mengendalikan situasi yang tidak menentu. Tetapi, apa yang terjadi kemudian? 
Prabowo kehilangan pelindung sekaligus komandonya. Negaranya menanggung kerugian yang jauh lebih besar. Setidaknya 1.188 orang tewas, sekitar 468 wanita diperkosa, 40 mal dan 2.470 toko ludes dimakan api, serta tidak kurang dari 1.119 mobil dibakar atau dirusak. 
Bagaimana sebenarnya peristiwa pilu ini terjadi? Mari kita telusuri sepuluh hari yang mencekam dan mengguncang ibu kota itu. 
12 MEI: Sekitar pukul 10.30 WIB, mahasiswa mulai berkumpul di pelataran parkir di luar kampus Universitas Trisakti yang megah dengan bentuk M berlantai dua belas itu. Ini merupakan demo terbesar pertama yang dilaksanakan Trisakti. Mahasiswa yang ikut pun berasal dari bermacam golongan dan strata sosial. Ada anak-anak birokrat, pengusaha, diplomat, dan bahkan anak orang militer. 
Areal parkir, biasanya dipenuhi Kijang, Toyota, dan Peugeot, siang yang panas itu benar-benar dijejali mahasiswa yang protes. Beberapa saat sebelum jarum jam menunjukkan pukul 11.00 WIB, bendera Merah Putih dikerek setengah tiang. Sementara itu, mahasiswa dan dosen menyanyikan lagu kebangsaan. Lalu, mereka mengheningkan cipta sesaat sebelum akhirnya berteriak meminta Soeharto mundur. 
Pada pukul 12.30 WIB, sekitar 6.000 mahasiwa bergerak menuju jalan raya di sekitar kampus. Mereka bertekad melakukan long march menuju gedung DPR/MPR. Tiga wakil Trisakti –Dekan Fakultas Hukum Adi Andoyo Sutjipto, Kepala Satpam Kampus Arri Gunarsa, dan Ketua Senat Mahasiwa Julianto Hendro–melakukan negosiasi dengan aparat keamanan. Saat itu jarum jam sudah mendekati pukul 13.00 WIB. 
Perwakilan Trisakti itu meminta aparat mengizinkan mereka berjalan ke gedung wakil rakyat sejauh 5 km. Tetapi, permintaan itu tidak dikabulkan. Mahasiwa kecewa dan duduk-duduk sambil terus beraksi di jalanan. Julianto mengungkapkan penyesalannya karena keinginan bertemu wakil rakyat itu tidak terkabul. 
Aksi mahasiswa masih bertahan. Orasi, lagu kebangsaan, dan pekik protes terus berlangsung meski hujan mengguyur. Beberapa demonstran malah dengan akrab meletakkan bunga di pelatuk senapan para polisi yang berdinas. Sampai akhirnya terdengarlah kabar dari Golkar, kelompok yang merajai di DPR, bahwa tidak seorang pun sanggup menerima mereka. Berdiri tegak di tengah polisi dan rekan-rekannya, Julianto menyeru kepada mahasiswa yang kecewa. Meski kecewa, janganlah menyulut aksi kekerasan.

SITUASI Trisakti pada 12 Mei sore memang tampak tenang. Setelah gagal menuju gedung DPR/MPR, mahasiswa yang kecewa siap tidak menyulut aksi keributan. Pukul 15.00 WIB, Adi Andoyo kembali ke kantornya. Setengah jam kemudian, asistennya menelepon bahwa polisi mengancam akan memakai kekuatan bila 200 lebih mahasiswa itu masih di jalanan menggelar aksi dan tidak mau kembali ke kampus.
Pukul 16.15, kesepakatan pun tercapai. Mahasiswa dan polisi perlahan-lahan meninggalkan garis batas lima meter. Sebagian besar mahasiswa kembali ke kampus. Yang lain masih rileks di jalanan atau berkerumun di sekitar penjaja makanan yang ada di tepi jalan. Ketua Senat Mahasiswa Julianto Hendro tampak menenggak air kemasan.
Beberapa personel polisi juga memanfaatkan waktu dengan melepas ketegangan itu. Semuanya tampak tenang. Dan, Adi Andoyo pun bertolak pulang. Seperempat jam kemudian, 16.30 WIB, seorang lelaki yang berdiri di tengah kerumunan mahasiswa berteriak agar para mahasiswa menghentikan protes.
Mahasiswa meneriaki lelaki itu sebagai agen intelijen dan mulai menggebukinya ketika dia berusaha lari sejauh 50 meter menuju garis polisi. Baru kemudian diketahui bahwa lelaki itu bernama Masud, mahasiwa Trisakti yang drop-out. Polisi maupun militer tidak mengklaim Masud adalah orangnya.
Karena Masud, suasana menjadi tegang kembali. Namun, Kepala Satpam Trisakti Arri Gunarsa dan Julianto mengingatkan rekan-rekannya agar tetap tenang dan kembali ke kampus. Pada pukul 16.45 WIB, seorang letkol polisi menghentikan perundingan. Mahasiswa diberi deadline 15 menit agar meninggalkan jalan raya. Sekitar 100 mahasiswa menolak seruan itu dan tetap berdiri di depan barikade polisi.
Menurut Julianto, tiga atau empat polisi berusaha menghalau mereka agar mundur. Memang, mahasiswa berusaha terus merangsek, meski tidak sampai melewati garis batas mereka sendiri. Polisi mengklaim mahasiswa kemudian menyulut kericuhan. Tetapi, para saksi mata mengatakan bahwa suasana sebenarnya mulai tenang.
Sekitar pukul 17.20 WIB, seseorang meletupkan senjata ke udara. Polisi pun membalas dengan melepaskan tembakan gas air mata, memukulkan tongkatnya, dan menembakkan senjata. Mahasiwa berlarian berlindung di gedung-gedung sekitarnya dan di bawah payung penjaja minuman di pinggir jalan. Tetapi, polisi terus memburu mahasiswa hingga ke pintu gerbang kampus. Cukup sampai di pintu gerbang itu saja. Tetapi, peluru-peluru terus melesat. Sebutir peluru karet menghantam punggung Julianto yang saat itu sudah di depan kantor senat.
Menghadapi keadaan itu, dari dalam kampus, mahasiwa membalas dengan melemparkan botol dan batu ke arah polisi. Saat itu, mahasiwa yakin benar bahwa peluru yang diberondongkan kepada mereka adalah peluru karet. Mereka yakin bahwa polisi dan tentara pasti mengikuti prosedur dalam menangani aksi-aksi demonstrasi.
Itu terlihat jelas dalam satuan-satuan yang diturunkan untuk mengamankan aksi di Trisakti ini. Seperti pemakaian empat lapis kekuatan: polisi di depan dengan tameng, pelindung tubuh, dan pentungan; lapis kedua adalah polisi yang bersenjatakan gas air mata dan senapan stun (yang bisa membuat korban cuma pingsan); lapis ketiga adalah tentara dengan gas air mata dan senapan berpeluru karet; serta lapis keempat terdiri atas satuan khusus polisi dan tentara bersepeda motor yang bersenjatakan senapan air.
Pada hari itu, dua komandan polisi kemudian bersaksi bahwa personel sama sekali tidak memakai amunisi hidup, tetapi mereka membawa senapan laras Steyr AUG dan SS-1 yang diisi dengan peluru kosong dan 12 peluru karet, plus SS-1 yang masing-masing diisi lima gas kanister. Namun, ‘’seseorang’’ benar-benar memakai peluru nyata.
Beberapa saksi mata mengatakan, polisi berkendaraan sepeda motor melesat di atas jembatan layang yang membentang paralel antara kampus Trisakti dan jalan tol. Mereka mengenakan seragam polisi Brigade Mobil (Brimob). Kemudian, kedua perwira militer mengatakan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa sepekan sebelum demonstrasi itu, empat anggota unit Brimob raib bersama seragamnya.
Siapa pun para lelaki di jembatan layang itu, mereka benar-benar jitu membidikkan peluru nyatanya. Pukul 17.30 hingga pukul 18.00 WIB, empat mahasiswa gugur tertembus peluru di kepala, leher, dada, dan punggung.
Sementara itu, sebagian besar korban luka masih berhadapan dengan polisi. Mereka berusaha membuka barikade dengan melempari polisi dengan batu. Korban gugur pertama Hendriawan Sie, 20 tahun, kemudian dilarikan Arri secepatnya ke RS Sumber Waras yang terdekat. Sayang, nyawa Hendriawan yang lehernya tertembus peluru saat berada di balik pintu gerbang kampus itu tidak tertolong. Darah terus mengucur dari lehernya. Dalam perjalanan menuju kampus itulah, dia gugur.
Elang Mulya Lesmana, 19 tahun, ditembak di dada dan langsung tewas di kampus. Hafidhin Royan, 21 tahun, ditembak di kepala dan meninggal di rumah sakit. Lalu, Hery Hartanto, 21 tahun, ditembak di punggung ketika dia berhenti berlari untuk membersihkan perih di matanya yang terkena gas. Dia meninggal di kampus itu.
Menurut kepolisian dan seorang sumber yang dekat dengan militer, peluru yang dipakai membunuh empat mahasiwa itu jenis 5,56 mm MU5 yang dilesatkan dari senapan laras Steyr AUG. Padahal, aparat polisi yang diterjunkan untuk mengamankan demo Trisakti itu dibekali MU4.
Hasil yang menguatkan polisi tidak terlibat dalam insiden pembunuhan itu tidak lain berupa bukti peluru yang diambil dari jasad Hery pada 7 Juni lalu. Satu-satunya bukti kuat bahwa polisi memang tidak terlibat.
Empat nyawa sudah melayang. Tetapi, mahasiwa masih mendengar tembakan sporadis pada pukul 18.00 hingga pukul 19.00 WIB. Beberapa saat kemudian, korban terakhir bernama Sofyan Rachman ambruk ke tanah. Hingga sekarang, Sofyan masih berada dalam perawatan intensif untuk memulihan luka di dada yang juga menggores ginjalnya.
Pukul 20.00 WIB, Intan, mahasiswi fakultas hukum, keluar dari kampus dengan mengenakan pakaian putih. Dia berteriak kepada polisi bahwa orang-orang di dalam kampus butuh pertolongan medis. Setelah itu, tembakan pun berhenti. Seketika itu pula, 35 orang terluka dilarikan ke rumah sakit, meski sebelumnya polisi menolak memberikan jaminan keamanan ambulans yang membawa para korban itu.
Selain itu, kata Arri, komandan polisi telah memberi tahu dia bahwa luka-luka mahasiswa tersebut tidak mengancam nyawa. Sebab, peluru yang dipakai terbuat dari karet.
Beberapa saat setelah penembakan Trisakti itu, kawasan etnis Cina di Sunter dalam keadaan siaga. Malam itu, Imam Suyitno –warga sipil yang sudah dilatih meminta bala bantuan tentara dalam keadaan darurat– diperintahkan mengorganisasi pemantauan keamanan. Dia berdiri mengawasi keadaan di pintu gerbang pusat perbelanjaan di kawasan itu bersama rekan-rekannya.
Malam itu, mereka melihat sebuah truk AD yang berhenti di belakang supermarket. Sekitar 20 orang lelaki berpenampilan serem (garang) turun dari truk itu. Tetapi, kata Imam, sebelum turun, wajah-wajah sangar itu menerima sesuatu dari seorang lelaki. Lelaki ini kemudian lenyap ditelan kegelapan malam.
13 MEI: Pukul 09.15 WIB, ribuan mahasiswa menghadiri upacara belasungkawa di Trisakti. Sebuah tenda plastik bernoda darah berdiri di atas jalan setapak dekat Gedung M. Bendera berkibar setengah tiang. Di sana hampir semua tokoh pengkritik pemerintah hadir memberikan orasi. Kaum ‘’selebriti’’ politik Indonesia mengatakan, era baru segera datang. Setelah itu, kata saksi mata, keadaan berubah cepat.
Kerumunan massa yang ditolak masuk dan semula di depan pintu gerbang kampus kini mulai meruah dan melakukan keributan di jalanan. Mencium gelagat brutal itu, mahasiswa yang di lingkungan kampus bertekat tidak akan beranjak keluar menuruti seruan bergabung massa di luar. Massa pun mulai kalap. Mereka menghitamarangkan mobil-mobil yang diparkir dekat Mal Citraland. Dua boks gerbang pembayaran tol disulut api. Kerusuhan meluas di wilayah Jakarta Barat, lalu terus meluas.
Ketika asap membumbung dari bangunan-bangunan Jakarta, pengacara kesohor Adnan Buyung Nasution dan Ketua YLBHI Bambang Widjoyanto menemui Prabowo di markas Kostrad. Mereka bicara selama 30 menit. Di hadapan Prabowo, Buyung dan Bambang menanyakan keterlibatan menantu Soeharto itu dalam insiden penculikan beberapa aktivis politik.
Buyung dan Bambang merasa perlu menanyakan hal itu didasari pikiran bahwa adanya konflik antara Prabowo dan Wiranto. Di hadapan dua praktisi hukum senior itu, Prabowo bersumpah tidak tahu-menahu soal penculikan para aktivis tersebut. Prabowo juga menolak dugaan bahwa dia berseteru dengan Wiranto.
Kerusuhan terus meluas di luaran. Pada pukul 16.00 hingga pukul 17.00 WIB, kata seorang perwira tinggi, Wiranto memerintahkan (kala itu) Pangdam Jaya Mayjen Syafrie Syamsuddin agar mengirim pasukan untuk mengontrol aksi kerusuhan yang kian luas itu. Syafrie benar-benar menurunkan pasukannya di jalan-jalan. Namun, ternyata dia tidak memberangkatkan atau menempatkan pasukannya di beberapa wilayah yang sebenarnya sangat membutuhkan. Bahkan, dia tidak memberikan perintah yang jelas kepada pasukannya itu.
Menurut sumber perwira tinggi itu, Syafrie malah membuat pasukannya bingung. Mereka yang bermarkas di wilayah barat di Jakarta diperintahkan pergi mengamankan di wilayah timur, dan sebaliknya. Saat itulah Prabowo mendesak Wiranto agar memberinya izin menurunkan unit pasukan elite cadangan di ibu kota. Tetapi, Wiranto menolak.
Sekitar pukul 19.00 WIB, Wiranto melakukan inspeksi dengan Syafrie. Saat itulah, Wiranto merasa tidak cocok terhadap tindakan yang dilakukan Syafrie. Karena itu, Wiranto kemudian meminta Pangdam Diponegoro mengirim pasukan ke Jakarta.
Padahal, perjalanan menuju Jakarta butuh waktu sehari penuh. Prabowo dan perwira-perwira yang loyal kepadanya, seperti Syafrie, masih bisa mengontrol sebagian besar wilayah Jakarta sebelum kehadiran pasukan dari Jawa Tengah. Sumber-sumber intern mengatakan, Wiranto memang sengaja tidak menurunkan sejumlah pasukan yang loyal kepadanya karena cemas akan terjadi bentrokan bersenjata dengan pasukan Prabowo.

Kelompok Perusuh Itu Dipandu Frekuensi Khusus
Kerusuhan di Jakarta pada 13 Mei 1998 itu benar-benar mencekam. Pengendalian huru-hara itu pun terkesan tidak terpadu sehingga membuka pintu bagi aksi-aksi lain di wilayah ibu kota. Jakarta merana, merah padam disulut api oleh orang-orang kalap. Di tengah kegerahan inilah, beberapa WNI Tionghoa meronta karena diperlakukan tidak manusiawi.
PUKUL 18.30 WIB: Susi, mahasiswi salah satu perguruan tinggi di kawasan Jakarta Pusat, berniat pulang. Seperti biasa, Susi menumpang sebuah bus dengan rute yang melintasi Citraland dan Universitas Trisakti. Ketika bus sampai di Mal Citraland, puluhan massa mengepung dan memaksa sopir menghentikan busnya. Massa meneriaki seluruh penumpang agar turun. Bila tidak mau, mereka pun siap membakar bus itu.
Akhirnya, sekitar 50 penumpang bus tersebut turun juga. Tetapi, massa yang kalap itu masih juga membakar bus tersebut. Tidak ada cara lain bagi Susi kecuali pulang dengan berjalan kaki. Dicekam ketakutan, langkah mahasiswi keturunan Cina ini kian cepat. Seolah dia dikejar seseorang. Menyusuri kegelapan malam, tidak ada lentera kecuali nyala dan jilat api mobil serta sepeda motor yang dibakar di jalan.
Kerumunan massa semakin brutal. Jumlah mereka sudah mencapai ratusan. Seolah berpesta, mereka membabi buta melakukan perusakan. Sedangkan ratusan lainnya menatap di pinggir jalan. Seorang lelaki tak bersenjata berusaha merampok Susi. Namun, mahasiswi ini berusaha bertahan untuk tidak menyerahkan dompetnya.
Susi berlari kencang. Lelaki yang bermaksud jahat itu pun mengejarnya. Ketika lelaki itu mendekat, Susi berusaha mencari perlindungan dengan merangkul seorang lelaki yang dekat dengannya. Lelaki itu bernama Wahyu. Wahyu mengaku tak mampu memberikan perlindungan kepada Susi. Dengan demikian, lelaki jahat itu pun dengan gampang meminta uang Susi.
Susi bersumpah hanya punya uang Rp 10 ribu. Menurut Susi, uang sejumlah itu pun diambil oleh lelaki tadi. Malahan, dia masih mengumpat Susi dengan kata-kata, ’’Gadis Cina edan.’’
Wahyu memikirkan cara bagaimana menyelamatkan Susi. Akhirnya, dia memberikan topinya kepada Susi. Mahasiswi ini kemudian menutupi raut wajahnya dengan topi itu sesuai dengan saran Wahyu.
Karena sama-sama satu arah, Wahyu dan Susi berjalan bersama. Di perjalanan, Susi mengatakan melihat sebuah mobil dibakar bersama penumpangnya. Dia juga mendengar pekikan ’’Enyahkan Cina.’’ Di seberang jalan, dia malah menatap gadis-gadis yang sudah ditelanjangi. Orang berusaha melihat, tetapi Susi berusaha tak acuh.
Sekitar pukul 21.00 WIB, Susi dan Wahyu berhasil meninggalkan jalan yang mencekam tadi. Mereka kemudian berhenti di sebuah kedai teh. Anak lelaki pemilik kedai datang. Dia baru saja melihat kerusuhan di jalan. Anak pemilik kedai ini mengatakan bahwa mereka (massa) sudah melakukan perbuatan yang mengerikan bagi warga keturunan Cina.
Suami-istri pemilik kedai teh itu menawarkan inapan. Susi pun tak bisa menampik. Pagi-pagi sekali, mereka menghubungi seorang temannya untuk mengantarkan Susi pulang. Sebelum pulang, suami-istri itu menyodorkan jilbab agar Susi mau memakainya. Tetapi, Susi lebih suka memakai topi pemberian Wahyu. Ketika jarum jam siap menyentuh 09.30 WIB (14 Mei), Susi tiba dengan selamat di rumah.
Tetapi, dia tidak lagi bisa menyaksikan pemandangan yang serupa dengan pemandangan saat dia berangkat ke kampus sehari sebelumnya. Soalnya, toko-toko yang ada di sekitarnya sudah jadi arang. Toko-toko yang ditempeli tulisan ’’Milik Muslim’’ di pintu maupun pintu gerbang umumnya selamat. Namun, ibu Susi –yang membuka toko kosmetik– tidak mau memasang tulisan itu. Sepekan setelah peristiwa itu, warga di lingkungan Susi tinggal mengorganisasikan pengamanan bersama setiap malam. Masing-masing orang melengkapi diri dengan alat pengaman, dari stik golf sampai pedang samurai.
Hampir bersamaan dengan waktu Susi meninggalkan kampus tadi, seorang pengusaha keturunan Cina tiba di rumahnya di Jembatan Lima, kawasan yang didominasi etnis Cina. Istri pengusaha itulah yang meminta sang suami secepatnya pulang. Sang istri itu merasa ngeri melihat kerumunan orang yang tidak dia kenal dan berteriak di jalanan sambil membawa batu.
Ipar lelaki pengusaha itu mengaku melihat sekitar lima orang berpenampilan serem melempar jendela-jendela bangunan dengan batu untuk menarik perhatian. Ketika gelombang massa mulai berdatangan dari kampung sekitarnya, kelima orang berpenampilan garang itu mempengaruhi massa agar masuk sebuah gudang air mineral. Massa diserukan agar mengambil apa saja yang mereka suka, lalu bakar benda-benda yang tidak bisa dibawa.
Lalu, kelima orang tadi berteriak, ’’Mari kita serbu tempat lain!’’ Dan, massa yang kesetanan itu pun pergi. Malam itu juga bank di wilayah itu dirusak, mobil-mobil dibakar, dan sebuah toko emas habis dikuras. Sebuah pasar makanan juga dihancurkan. Warga menelepon pos polisi dan militer untuk meminta bantuan. Tapi, tak seorang pun menjawab panggilan telepon itu.
Menjelang tengah malam, ujar seorang relawan kemanusiaan bernama Karyo, seorang godfather memberikan perintah kepada sekumpulan anggota geng anak muda dan pecandu narkotika agar bertemu pagi harinya untuk merayakan ’’pesta jalanan.’’ Karyo mengakui tahu soal perintah itu karena salah seorang dari anggota geng tadi memberi tahu dia.
Kepada Karyo, pemuda itu mengatakan bahwa perintah godfather tidak mungkin ditolak. Pemuda itu diminta mengenakan seragam sekolah, lalu datang ke kawasan Klender untuk memancing perkelahian. Namun, tutur Karyo, pemuda itu pisah dengan kelompoknya sebelum sampai di tujuan.


14 MEI: Sekitar pukul 02.00 dini hari, kata seorang perwira militer, (kala itu) Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Syamsoeddin mengeluarkan instruksi bagi kelompok-kelompok yang ada di jalanan. Sepanjang hari itu, orang-orang di markas Sjafrie mendengar perintah ke mana orang-orang di jalanan itu harus pergi. Akhirnya, frekuensi radio itu berhasil di-jam (dicegat). Padahal, hanya satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan intelijen AD- lah yang bisa melakukannya.
Menurut sumber lain yang juga militer, setelah fajar, gangsters dari Lampung, Sumatera Selatan, dipandu memasuki wilayah ibu kota oleh pasukan Kopassus –satuan yang dipimpin Prabowo mulai 1995 sampai Februari lalu. Seorang pegawai sipil di markas militer mengatakan, sepekan sebelum kerusuhan meletus, ratusan pemuda Timtim dibawa dan dilatih oleh Kopassus. Mereka dibawa dengan pesawat carteran dari Dili ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta, ratusan pemuda Timtim itu dibawa ke Jakarta dengan kereta api.
Saat dimintai konfirmasi oleh Asiaweek, maskapai yang mengangkut pemuda Timor Timur itu menolak buka suara. Menurut mereka, adalah kebijakan untuk tidak membicarakan penerbangan tersebut.
Pagi-pagi sekali, Karyo menerima telepon dari seorang tak dikenal. Menurut si penelepon, hari itu Jatinegara Plaza di kawasan Jakarta Timur akan dibakar. Saksi mata mengatakan, setelah telepon itu, delapan lelaki tiba di Jatinegara. Seorang di antara mereka berusaha menarik perhatian massa dari kampung sekitar dengan membakar ban mobil. Ketika massa sudah berkumpul, empat dari delapan lelaki tadi mengajak mereka menuju plaza yang sedang melakukan aktivitas bisnis. Mereka merusak, tapi aparat keamanan hanya bisa menatap.
Beberapa jam kemudian, seseorang menembakkan gas air mata di lantai dasar Jatinegara Plaza. Dua saksi mata melihat, saat itu seorang lelaki menyiramkan bensin di pintu masuk, lalu membakarnya. Di lantai tiga, seorang lelaki lain terlihat membakar gulungan kain. Dia lalu meninggalkan tempat itu dengan turun melewati pipa udara. Sebanyak 70 orang, termasuk beberapa pekerja di plaza itu, tewas terbakar. Namun, satuan pemadam kebakaran dan polisi tidak bereaksi.
Bergerak jauh ke arah timur Klender, Yogya Plaza juga diserbu. Saksi mata mengatakan, sekelompok lelaki memimpin massa yang ada di jalanan dan mempersilakan mereka mengambil apa pun yang mereka suka. Sekelompok lelaki penyulut tadi berpotongan rambut cepak, badan tegap, dibungkus jaket hitam. Lelaki-lelaki ini mengaku sebagai mahasiswa.
Setelah beberapa jam menyerbu, merusak, dan menjarah Yogya Plaza, seorang di antara lelaki tadi berteriak kepada para penjarah agar secepatnya keluar dari plaza itu. Lalu, lelaki ini dan tiga rekannya mencelupkan sepotong kain lebar ke dalam bensin, kemudian menyulutnya dengan korek api. Kain yang terbakar itu dilemparkan ke plaza. Lelaki-lelaki berjaket hitam itu pun pergi. Tapi, sekitar 100 orang mati terpanggang.
Di Jakarta Barat, massa berkumpul di Meruya. Mereka sudah mendengar rumor bahwa pasar di wilayah tetangga akan dijadikan abu. Beberapa saat kemudian, kata saksi mata, dua minibus tiba di Meruya. Dua minibus itu mengangkut para lelaki berseragam sekolah. Ada kejanggalan. Lelaki-lelaki berseragam itu sebenarnya sudah tidak tampak sebagai pemuda belasan tahun. Lelaki-lelaki berseragam ini memakai bom molotov untuk menyulut api. Api menjalar. Lelaki-lelaki berseragam itu pun cepat lenyap.
Masih pagi hari pada 14 Mei, sekelompok lelaki yang tampak terlalu tua dan terlalu besar untuk mengenakan seragam SMU, mulai memancing keributan dengan berkelahi di jalan raya utama Sunter. Mereka kemudian juga mulai membakar ban-ban. Setidaknya, tiga pengendara sepeda motor terlihat berputar-putar di sekelilingnya. Seolah tampak kebingungan.
Saat itu, Suyitno –penghubung militer-warga– menunjukkan satu arah kepada pengendara sepeda motor tadi. Namun, para pengendara itu malah memacu sepeda motornya menjauh. Sejak kerusuhan meletup, sudah dua hari Suyitno melakukan kontak dengan pos komando militer setempat.
Saat kontak itu, kata Suyitno, seseorang di markas memberi tahu dia, ’’Bila kamu dilempari batu oleh para perusuh, balaslah dengan senyum. Saya perintahkan kamu hanya tersenyum, cukup itu saja.’’
Para perwira di wilayah Sunter mengaku juga menerima perintah yang sama dengan Suyitno. Beberapa mengaku sama sekali tidak menerima perintah. Ketika beberapa perwira berinisiatif melapor kepada atasan tentang aksi yang kian meluas, mereka hanya dibalas dengan perintah agar tetap siaga. Menjawab fenomena aneh ini, seorang perwira berkata kepada Suyitno, ’’Saya rasa sama-sama ada ketidakjelasan perintah di Jatinegara dan Klender.’’
Sementara itu, kata seorang sumber yang dekat dengan (saat itu) Kapolda Mayjen Hamami Nata, beberapa satuan polisi diminta berkumpul di markas, tapi diperintahkan tetap di tempat. Menurut sumber itu, hampir semua polisi di sana tidak ada yang berani meninggalkan tempat karena mereka tidak yakin benar perintah siapa yang akan diikuti. Satuan pemadam kebakaran juga diperintahkan agar tidak bekerja.
Glodok Plaza, kawasan komersial yang berdiri megah di tengah Jakarta itu, akhirnya juga tidak luput dari serangan api dan serbuan batu. Muladi, seorang satpam, menyaksikan sendiri bagaimana aksi perusakan dan penjarahan itu terjadi. Saat itu sekitar pukul 16.00 WIB, Muladi melihat lebih dari 2.000 orang dengan tas-tas penuh batu dan alat pencongkel pintu secara paksa bergerak menuju Glodok.
Beberapa orang lain membawa bom molotov. Polisi memberikan tembakan ke udara sebagai peringatan, tapi massa tidak menggubris. Polisi kemudian tampak pasrah dan minggir. Glodok Plaza diserbu, dijarah, dan dilumatkan. Orang-orang tampak bersemangat mengusung komputer, kulkas, televisi, dan barang lain dari pusat perbelanjaan elektronik itu. Pesta itu terus berlangsung sebelum api mulai tampak melahap sekitar pukul 19.00 WIB. Tidak tampak seorang pun berusaha memadamkan kobaran api.
’’Lebih mengerikan dibandingkan dengan perang karena kami tak bisa meminta bala bantuan,’’ kenang Muladi.
Sebelum Glodok Plaza dirajam api, petangnya, si jago merah juga melahap rumah seorang pengusaha keturunan Cina yang ada di wilayah tetangganya. Massa meruak masuk, mengambil barang-barang dari rumah itu. Saat itu, sejumlah personel militer hanya bisa menatap. Sedangkan si pengusaha yang cemas terpaksa tertahan di jalanan. Dia menggigil ketakutan ketika massa berteriak untuk menghancurkan rumahnya.
Akhirnya, dia pun terpaksa menyusuri tapak jalan dengan berjalan kaki. Baru menjelang tengah malam, dia sampai di kediamannya yang sudah menjadi arang. Dia hanya bisa menatap sisa-sisa miliknya disantap api. Baru pada pagi hari, konglomerat ini bisa memasuki areal rumahnya dengan ditemani dua orang perwira polisi militer. Lantai satu dan dua rumah itu sudah rata dengan tanah.
Dengan perasaan pedih, dia naik ke tangga tiga yang selama itu dijadikan apartemen keluarga. Ternyata, di sana tidak kalah mengenaskan. Perabot mahal yang ada di ruang tamu amblas. Di kamar tidur, di atas ranjang, lelaki pengusaha itu mendapati istrinya sudah tewas terpanggang. Di kolong ranjang, anak gadisnya yang berusia 17 tahun juga sudah menjadi mayat. Sementara itu, kakak wanita gadis itu yang berusia 18 tahun pun sudah tidak bernyawa. Jasadnya ada di lemari pakaian dengan tangan menggengam telepon selular dan Injil.
Menurut Rosita Noer, dokter yang juga aktivis hak asasi manusia, sepanjang hari pada 14 Mei itu, setidaknya, sudah 468 wanita diserang sekelompok lelaki di 15 tempat. Di 10 wilayah, sekelompok wanita juga dikerjai. Umumnya, korban diserang ketika berada di toko, rumah, dan di dalam mobil mereka.
Yang memilukan, justru pelaku kerap memperlakukan korban secara tidak manusiawi. Mereka menelanjangi, lalu melihat tubuh wanita-wanita korbannya. Beberapa lagi malah memperkosanya. Para pelaku itu memang asing di mata korban, yang umumnya keturunan Cina. Korban lain diperkirakan akibat salah sasaran karena mirip Cina atau bekerja pada keluarga keturunan Cina. Sedikitnya, 20 wanita tewas atau dibunuh setelah diperkosa itu, beberapa lagi nekat bunuh diri.
Menurut penuturan Ita Nadia, Kepala Pusat Studi Wanita Kalyanamitra, telah terjadi 10 lelaki memaksa beberapa wanita masuk ke sebuah rumah. Di sana, mereka mengobrak-abrik isi rumah itu, lalu menelentangkan korbannya. Mereka memperkosa ibu dan anak perempuan di depan ayah dan anak lelakinya. Seorang nenek mengaku melihat kemaluan cucu wanitanya ditusuk dengan botol.
Di tempat lain, seorang ibu mencoba bunuh diri karena tidak tahan melihat anak gadisnya yang berusia belasan tahun diperkosa di hadapannya. Seorang ayah malah memberi anaknya Baygon untuk memudahkan jalan anak gadisnya itu bunuh diri setelah dia diperkosa. Juga, seorang ibu yang mengidap serangan jantung langsung tewas begitu mendengar anak gadisnya telah diperkosa.
Di sebuah apartemen berlantai 15 di kawasan Pluit, Jakarta Utara, beberapa kelompok lelaki bergerak secara sistematis menyerang wanita-wanita Cina yang ada di setiap lantai. Aksi ini dimulai pukul 09.00 WIB sampai petang hari. Para lelaki itu bisa bergerak leluasa karena mereka benar-benar sudah menguasai apartemen itu. Diperkirakan, mereka sudah memperkosa lebih dari 40 gadis dan wanita.
Prabowo Tegang, tapi Bisa Kendalikan Diri
Tiga gadis bersaudara sedang menunggu toko milik keluarga ketika tujuh lelaki berkulit legam dan tegap yang tidak mereka kenal menyerang sekitar pukul 16.00 WIB. Gadis-gadis itu kemudian berhamburan menuju apartemen mereka di lantai tiga. Lelaki-lelaki tersebut memburu dan berhasil menangkap mereka. Dua gadis termuda diperkosa, sedangkan si sulung hanya diberi tahu bahwa dia terlalu tua untuk dimangsa.
Lalu, mereka menyulut lantai dasar apartemen itu dengan api. Dua gadis yang mahkotanya sudah direnggut paksa tadi didorong ke dalam kobaran api dan tewas. Namun, si sulung dapat diselamatkan oleh para tetangga. Tidak berhenti di sini, kekerasan dan pemerkosaan terus menjalar ke segenap wilayah itu. Menjelang pukul 19.00 WIB, sejumlah wanita telah diperkosa dan kawasan itu dibumihanguskan.
Di tiga kawasan pecinan di Jakarta Barat, antara pukul 17.00 hingga 20.00 WIB, sejumlah lelaki menyeret ratusan gadis ke jalanan, menelanjangi, dan memaksa mereka menari bersama massa. Menurut Dokter Noer, 20 orang diperkosa dan beberapa lagi dibakar hidup-hidup. Dokter wanita itu juga mengakui dirinya tengah mempelajari kasus perkosaan enam gadis berusia 14–20 tahun di beberapa wilayah Jakarta. Empat di antara enam gadis itu mengaku telah digilir tujuh lelaki yang tidak mereka kenal. Malah, (maaf) wilayah kelamin gadis-gadis itu –mulai vagina sampai anus– dirobek hingga menganga.
‘’Secara fisik memang bisa disembuhkan. Tetapi, peristiwa ini akan menghantui mereka selamanya,’’ tutur Noer.
Jakarta masih mencekam. Pukul 19.30 WIB, Jenderal Wiranto muncul di layar televisi dan mengatakan bahwa aparat keamanan sudah berhasil mengendalikan situasi. Tetapi, tidak adanya aparat keamanan di jalan-jalan mendorong beberapa kedutaan asing menyerukan perintah evakuasi. Dan, ribuan warga asing –termasuk etnis Cina– mulai meninggalkan Jakarta yang membara dan berhias kebrutalan.
Ketika aksi perkosaan dan penjarahan masih berlangsung, Prabowo sedang berada di markas Kostrad. Di sana, menantu Soeharto itu sedang menerima utusan kelompok pemuda dan organisasi muslim. Menurut seseorang yang ada di tempat itu, Prabowo meminta mereka membantu menenangkan situasi dengan memberikan dukungan kepada Sjafrie.
Prabowo memang tegang, kata orang dekatnya, namun tampak masih bisa mengendalikan diri. Mereka memesan makanan dan santap malam bersama. Karena situasi masih kacau, pesanan makanan itu pun harus diambil dengan kendaraan bersenjata.
Sekitar pukul 01.00 WIB (15 Mei), Prabowo mengunjungi Ketua Umum PB NU KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur di kediamannya. Lalu, Prabowo kembali ke markas Kostrad, yang ternyata kemudian hanya memberinya kesempatan bertahan di sana cuma hingga sepekan berikutnya.
15–19 MEI: Selama empat hari berikutnya, aksi kekerasan dan berbagai drama pilu itu masih menghantui jalanan. Pukul 04.40 WIB pada 15 Mei, Soeharto tiba dari Kairo, Mesir, dan mendarat di landasan militer Halim di kawasan Jakarta Timur. Konvoi yang terdiri atas 100 kendaraan bersenjata mengawal Soeharto menuju kediamannya di Cendana. Setelah itu, tank-tank Scorpion pertama dan beberapa batalion pasukan bergerak memasuki pusat kota.
Jalanan masih dihiasi pecahan kaca, mobil-mobil yang sudah jadi rongsokan arang, televisi yang porak-poranda, dan puing-puing barang yang sebelumnya begitu berharga. Bank, pusat perkantoran, gedung pemerintahan, dan sekolah-sekolah tutup. Hanya bandara internasional yang tetap melaksanakan aktivitas.
Di tengah kebisuan Jakarta itu, satuan pemadam kebakaran mulai beraksi memadamkan toko-toko dan bangunan-bangunan yang masih mengeluarkan asap. Seketika itu pula, mayat-mayat sudah bisa dihitung. Tapi, masih banyak yang belum terbilang. Para ayah sibuk mencari anaknya. Ibu-ibu berbondong ke rumah sakit untuk mengenali jasad-jasad, yang mungkin di antara mereka ada jasad suaminya. Sungguh sayang. Mayat-mayat itu tidak bisa lagi dikenali karena rusak terbakar. Akhirnya, korban-korban aksi kekerasan Mei ini dikubur masal.
Paramedis dari tim relawan untuk kemanusiaan berhasil menolong seorang lelaki yang terluka parah di luar markas militer, di kawasan Jakarta Timur. Lelaki itu kemudian dibawa paramedis tersebut ke posnya. Luka di kepala lelaki itu diobati. Di sana, kata Romo Sandyawan, –salah seorang pendiri tim relawan tersebut– lelaki itu mengakui bahwa dia telah direkrut dan dilatih bagaimana memancing kerusuhan.
Menurut lelaki itu, mula-mula dia menerima uang muka 2 dolar AS (perhitungan kurs rupiah saat itu sekitar Rp 35 ribu) dan diangkut ke Jatinegara oleh beberapa lelaki yang sulit dikenali. Lelaki ini juga berkata, dia direkrut dalam rombongan beranggota delapan orang dari Jawa Barat. Setelah dilatih, dia diberi batu dan bom molotov dari bensin. Menurut dia, dalam rombongan beranggota delapan orang tadi, mungkin dialah satu-satunya yang bertahan hidup akibat kerusuhan.
Romo Sandyawan menuturkan, pemuda dari Jawa Barat itu diasramakan dan dibrifing selama dua pekan di markas militer di pinggiran selatan Jakarta. Romo Sandyawan mengaku percaya pada penuturan pemuda itu, tetapi belum bisa menjamin penuh akurasinya karena pemuda tadi mengalami cedera syaraf.
Eksodus warga asing terus berlangsung. Ribuan WNI keturunan Cina dan warga asing lain bertolak lewat jalur udara. Jalur air juga tak haram, yang penting cepat keluar dari Jakarta. Pukul 05.00 WIB pada 17 Mei, seorang wanita asing dan bayi perempuannya dikawal menuju bandara dengan perlindungan diplomatik.
Di setiap ujung jalan, sopir selalu memberikan sinyal yang sudah disepakati. Dan, serdadu yang bersembunyi di balik barikadenya membiarkan mobil itu lewat. Beberapa orang yakin bahwa pasukan-pasukan itu pasti sudah diberi tahu agar tidak berdiri dan tampak dalam keadaan siaga penuh. Sebab, para komandannya tentu cemas akan terjadi serangan yang mungkin dari pasukan lain.
Pukul 10.00 WIB, pada 17 Mei, Prabowo mengunjungi rumah Hery Hartanto, mahasiswa Trisakti yang gugur ditembak pada aksi demo 12 Mei. Ketika orang tua Hery menatapnya, Prabowo mengangkat Alquran ke atas kepalanya dan bersumpah bahwa dirinya tidak memerintahkan pembunuhan di Trisakti itu. Ayah almarhum Hery, Sjahrir Muljo Utomo –yang juga seorang purnawirawan AD– mengaku tak tahu pasti: percaya atau tidak mempercayai sumpah Prabowo itu.
Ketika warga Jakarta mulai bersih-bersih, sekutu-sekutu Soeharto mulai kelimpungan mencari jalan menyelamatkan muka. Mereka pun berusaha meyakinkan Soeharto agar mundur. Para ketua parlemen (DPR) mulai berani bicara soal penyimpangan penguasa, tetapi meminta Soeharto mundur dengan jalan mereka adalah tidak konstitusional. Hal yang bisa mengancam munculnya konfrontasi antara militer dan parlemen.
Ketika tanda-tanda "pertentangan" itu dicemaskan terjadi, ketegangan muncul juga antara militer dan mahasiswa yang sudah merencanakan menggelar aksi masal sejuta orang pada 20 Mei. Wiranto memantapkan diri mendukung Soeharto. Namun, Wiranto juga meminta Soeharto membentuk kabinet baru dan melaksanakan reformasi.
Sementara itu, mahasiswa yang sudah makin berani setelah melihat Soeharto kian tak berdaya memutuskan siap menggelar aksi ke tempat yang telah memberikan amanah kepada Soeharto itu, apalagi kalau bukan gedung DPR/MPR. Mahasiswa demonstran gelombang pertama tiba diangkut kendaraan militer pada 19 Mei pagi hari. Mereka memakai jaket almamater dan menunjukkan identitas ketika melintasi pintu gerbang gedung wakil rakyat itu.
Pukul 11.00 WIB, tidak seperti biasanya, Soeharto muncul di layar televisi nasional. Membaca naskah, sosok yang sudah 32 tahun memerintah Indonesia itu bersumpah siap meninggalkan kantor sesegera mungkin. Dia juga menjanjikan pemilihan umum baru dengan undang-undang yang baru pula untuk mengisi keanggotaan parlemen. Saat itu pula, Soeharto berjanji bahwa antara dia dan Habibie (saat itu Wapres) tidak akan mencalonkan diri untuk periode jabatan berikutnya.

Feisal Ingatkan Habibie, Prabowo Berbahaya

Untuk mewujudkan semua rencana itu, Soeharto akan membentuk sebuah dewan yang merumuskan arah reformasi politik. Tetapi, mahasiswa yang sudah menduduki parlemen bersumpah tidak akan pergi, kecuali bila Soeharto mau mundur. Malam itu, sekitar 3.000 mahasiswa tetap bertahan di area DPR/MPR. Mereka tidur di tenda-tenda atau di atas tikar plastik. Para penyokong aksi mahasiswa ini, yang umumnya kalangan menengah, memberikan dukungan berupa makanan dan air kemasan.
Malam itu, menurut orang-orang dekatnya, Habibie menelepon Soeharto. Habibie mengungkapkan kecemasannya bahwa karier politik Pak Harto akan berakhir prematur pada esok hari yang sudah menjelang. Tetapi, Soeharto berjanji akan melaksanakan pemilu daripada menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden seperti Habibie.
Habibie, kata koleganya, sangat terluka. Dia yakin Soeharto tidak akan lama bertahan. Itulah satu-satunya pilihan saat itu. Sebab, cara-cara lain tampaknya sudah tidak rasional.

20–21 MEI: Beberapa jam menjelang fajar, Jakarta tampak sebagai kota di bawah pendudukan. Ratusan tentara bersenjata senapan laras dan tank-tank ringan serta personel artileri melakukan patroli di ibu kota. Jalan-jalan menuju Monumen Nasional (Monas), tempat yang sudah diplot sebagai venue aksi sejuta massa pada 20 Mei, sudah diblokade dengan kawat berduri dan artileri berat. Tidak ada jalan lain, aksi masal itu pun dibatalkan.
Sore itu, Wiranto menyarankan kepada Soeharto bahwa satu-satunya cara konstitusional transfer kekuasaan adalah menyerahkan jabatan presiden itu kepada Wapres Habibie. Wiranto kemudian mengajukan tiga tuntutan kepada Habibie. Yakni, dia tetap sebagai panglima ABRI, lalu Habibie harus komitmen terhadap reformasi, serta jabatan Prabowo harus diganti.
Tapi, kata sahabat dekatnya, Habibie sudah sekian lama mengenal Prabowo. Mereka berdua tinggal cukup lama di luar negeri. Mereka saling berbagi kepentingan dalam memajukan kepentingan muslim. Pendeknya, satu sama lain saling membutuhkan. Prabowo-lah yang banyak membantu Habibie bersahabat dengan para perwira senior.
Katakanlah, lanjut sumber tadi, dalam pekan genting itu Prabowo dan Habibie bekerja sama membujuk Soeharto agar mundur. Sebagai imbalan, Habibie siap memberi Prabowo jabatan kepala staf Angkatan Darat (KSAD).
Pukul 09.00 WIB pada 21 Mei, lewat siaran televisi nasional, Soeharto mengumumkan lengser keprabon. Setelah tiga dasawarsa lebih memerintah Indonesia, dia meminta maaf kepada rakyat atas segala kesalahan dan kekurangan. Dan, Habibie tampak ragu-ragu sebelum diambil sumpahnya sebagai presiden ketiga sejak Indonesia merdeka.
Hampir tengah malam setelah pengunduran Soeharto, Prabowo muncul di Istana Kepresidenan dengan pasukan siap tempur. Berbekal pistol otomatis dan beberapa truk pasukan Kostrad yang sudah menanggalkan tanda resimennya, Prabowo menagih jabatan KSAD yang sudah dijanjikan Habibie.
Saat itulah pengawal Habibie memanggil Wiranto dan Feisal Tanjung, mantan Pangab, ke istana. Feisal mengingatkan Habibie bahwa Prabowo adalah sosok yang terlalu bahaya bila harus memimpin AD. Kepada orang, Habibie kemudian hanya bisa berkata bahwa malam itu dia memang takut akan keselamatan nyawanya.

 Sekian dulu informasinya gan,semoga bermanfaat,Salam fanoubaybBI...

Assalamualaikum..

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf

JAKARTA (voa-islam.com) – Jelang Pemilu 2014, penulis buku “Politik Huru-Hara Mei 1998” Fadli Zon sepertinya semakin giat membersihkan nama baik Letjen TNI Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Pangkostrad ketika itu. Pembelaan Fadli terhadap Prabowo, terkait tuduhan pihak tertentu perihal pertemuan makar di Makostrad 14 Mei 1998.
Laporan akhir TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) kala itu menyimpulkan untuk menyelidiki dan mengungkap peran Prabowo dalam pertemuan di Makostrad 14 Mei 1998. TGPF melihat pertemuan itu berkaitan dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta (Mei 1998). Satu hari setelah TGPF menyampaikan laporan informasinya yang berkembang, seolah-olah pertemuan Makostrad adalah rahasia merancang kerusuhan dan disebut dalangnya  Letjen TNI Prabowo.
Fadli Zon mengaku hadir dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Fadli, tuduhan merancang kerusuhan jelas fitnah besar. Pertemua itu hanya silaturahim dan diskusi tanpa rencana dilakukan malam hari, 14 Mei setelah Maghrib, digagas oleh Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjojanto dan lain-lain. Prabowo menyampaikan informasi mutakhir situasi saat itu.
“Para tokoh yang hadir pun membantah hasil laporan TGPF. Bagaimana mungkin pertemuan itu merancang kerusuhan padahal huru hara sudah terjadi,” jelas Fadli.
Menurut Fadli, laporan TGPF terkesan dipesan dan diarahkan menyudutkan Prabowo. Hingga kini laporan TGPF soal pertemuan Makostrad tak pernah diluruskan. “Ini membuktikan TGPF menjadi alat politik ketika itu. Pertemuan Makostrad justru bicara mengenai upaya-upaya untuk mengatasi situasi saat itu. Inilah distorsi sejarah yang dibangun dalam upaya mencari kambing hitam dan menutupi dalang sesungguhnya. Yang terjadi pada Pangkostrad Letjen TNI Prabowo adalah black propaganda.“
Para Jenderal Dibawa Ke Malang
Yang menjadi pertanyaan Fadli Zon adalah kenapa Panglima ABRI (Pangab) Jenderal Wiranto saat itu, membawa para jenderal ke Malang. Padahal Jakarta sedang dilanda kerusuhan.
“Salah satu keganjilan dalam episode kerusuhan Mei 1998 adalah ketika sejumlah pimpinan ABRI (sekarang TNI) malah tak berada di Jakarta. Mereka berbondong-bondong ke Malang untuk menghadiri upacara pemindahan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) dari Divisi I ke Dibisi II Kostrad,” ungkap Fadli.
Lebih lanjut dikatakan, upacara serimonial ini sama sekali tidak penting jika dibandingkan keadaan Jakarta di tengah rusuh. Upacara di Malang dihadiri Pangab Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, Pangkostrad Letjen TNI Prabowo Subianto, Danjen Kopassus MUchdi PR dan beberapa petinggi militer lainnya.
“Mereka berangkat pagi ke Malang dan pulang siang hari. Prabowo berkali-kali menyarankan agar acara tersebut ditunda, namun Wiranto tetap mengharuskan. Ketika para Jenderal kembali ke Jakarta, kerusuhan tak dapat dikendalikan. Kita semua tentu heran, mengapa Pangab bersikukuh pergi ke Malang,padahal Jakarta dilanda huru hara? Ini masih misteri, mudah-mudahan bukan upaya pembiaran,” tulis Fadli yang mengaku belum utuh mengungkap peristiwa Mei 1998 tersebut.
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2013/05/22/24731/dibalik-peristiwa-kerusuhan-mei-1998-para-jenderal-dibawa-ke-malang/#sthash.V1SnKxju.dpuf